PAJAK HIBURAN MEMBUAT PENDAPATAN BADUNG NAIK


pajak penghasilan Kabupaten Badung meningkat secara dramatis hiburan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) catatan lokal, peningkatan pajak hiburan hingga Desember mencapai 33,07 persen atau Rp 106.842.611.506 menjadi Rp 80,288,902,447.10 berakhir pada Desember 2018.

Direktur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung Terbuat Sutama mengatakan,
prestasi tersebut tidak terlepas dari kelelahan jajaranya meningkatkan pendapatan daerah.

"Dalam diharapkan bahwa setengah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan dengan 2018 karena perang dagang, pencapaian realisasi pajak daerah adalah positif. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras tim Bapenda," katanya.

Menurut dia, kenaikan pendapatan tidak hanya di bidang hiburan, tetapi juga potensi penuh, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak iklan, lampu jalan pajak air tanah (RPM), mineral non-logam, PBB P2 kecuali BPHTB.

Realisasi dari 10 jenis pajak daerah yang dikelola mencapai Rp 4,150,359,018,780.23. Dibandingkan dengan tampil pajak daerah pada 2018 sebesar Rp Rp 3872911783138,22 277,447,235,642.01 peningkatan atau persentase dari 7,16 persen.

Hanya realisasi Pajak Bumi Akuisisi dan Konstruksi (BPHTB) tren menurun dibandingkan dengan realisasi pada 2018 sebesar 17,64 persen, lebih dari Rp 87 miliar.

Sutama mengatakan, memperluas melalui upaya pengumpulan data oleh petugas dan kontributor baru bekerjasama dengan para pejabat dari desa sampai November 2019 telah mencapai 2.058. Dengan cara yang sama, memperbarui dan memperluas database melalui sinkronisasi dan integrasi data dengan Departemen Investasi dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Satpol PP yang mampu mengoptimalkan potensi wajib pajak.

Meningkatkan upaya dalam rangka mengoptimalkan potensi saat ini dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, penentuan obyek pajak individual dimiliki, pemeriksaan wajib pajak dan penerapan sistem monitoring transaksi bisnis pada wajib pajak.

koleksi pajak mengumpulkan dilanjutkan melalui pemasangan spanduk, penagihan atau invoice secara aktif dipaksa untuk wajib pajak dengan saldo debitur tunggakan. Dari November, realisasi pengumpulan pajak mencapai Rp190.859.696.681,95 piutang, melebihi prestasi 2018 sebesar Rp 166,084,218,507.67 "katanya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel